Elit Terima Manfaat, Imbasnya ke Masyarakat

Arif menyebutkan, terdapat beberapa indikator untuk menilai APBN yang sehat. Di antaranya, APBN harus memberikan akses luas kepada masyarakat, memberikan manfaat substansial bagi masyarakat, serta memberikan ruang dan partisipasi kontrol.

"Alokasi bukan ditentukan kepada siapa yang kuat dan lemah. Tapi apakah secara makro atau realistis," ungkapnya lagi.

Ia juga menyayangkan karena dalam APBN dan juga APBD, justru masih didominasi belanja pegawai. "Mayoritas APBN hanya untuk belanja pegawai, bahkan ada daerah pemekaran yang belum mandiri APBD nya 95 persen untuk belanja pegawai," jelasnya. (boy/jpnn