Elite Garuda Dorong Pemerintah Gandeng Elon Musk agar Twitter Tidak Disalahgunakan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyarankan agar pemerintah menggandeng Twitter agar lebih dalam mengontrol masyarakat dalam bersosial media.

Hal ini Teddy katakan setelah, pemilik Twitter Elon Musk melakukan sejumlah pembatasan terhadap pengguna media sosial tersebut.

"Elon Musk membatasi pengguna membaca aplikasi Twitter, baik yang terverifikasi maupun yang tidak terverifikasi. Alasan Elon Musk adalah, agar pengguna Twitter tidak kecanduan dan bisa melakukan hal lain bersama teman dan keluarga. Dia tidak ingin twitter digunakan secara salah, sehingga merugikan manusia," ujar Teddy Gusnaidi, Selasa (4/7).

Langkah yang dilakukan oleh Elon Musk ini menurut Teddy bisa dijadikan momentum bagi pemerintah untuk menggandeng Twitter.

Teddy menuturkan pemerintah pernah mengusulkan agar kartu identitas, baik KTP maupun SIM bisa dijadikan syarat untuk registrasi penggunaan media sosial.

"Pemerintah melalui Menkominfo pada 2018 pernah mengatakan bahwa, usul media sosial menggunakan KTP itu bagus tapi harus dirembuk dengan pemilik media sosial. DPR pun pada tahun 2016 punya usul yang sama, termasuk MPR pada 2021, mengeluarkan usul yang sama. Tetapi itu semua hanya sekadar usulan," katanya.

Teddy mengungkapkan kesempatan pemerintah untuk mengajak Elon Musk bekerja sama bisa terbuka lebar. Asalkan pemerintah bisa menjelaskan aplikasi Twitter seringkali disalahgunakan.

"Bahwa aplikasi Twitter kini banyak dipergunakan para pelaku kejahatan, tapi sulit untuk diproses hukum karena tidak memiliki identitas," tutur Jubir Partai Garuda itu.