Elite Golkar Bilang Begini pada Menkumham, Pedas Banget!

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Aziz Syamsuddin meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengundurkan diri.
Ia mendesak sang menteri tersebut jika tidak bisa menjalankan hukum terkait keabsahan kepengurusan partai pimpinan Aburizal Bakrie.
Ini disampaikan Aziz, menyikapi wacana Munas Bersama yang didorong kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Aziz menegaskan bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Pengadilan Negeri Jakarta Utara, keduanya memenangkan Munas Bali.
"Saudara Laoly laksanakan putusan itu. Jika tidak berarti Laoly melanggar hukum. Kalau tidak bisa melaksanakan substansi hukum ya sebaiknya dia mundur seperti dirjen pajak dan dirjen hubdar," kata Aziz di gedung DPR Jakarta, Rabu (30/12).
Ketua Komisi III DPR itu menghargai adanya suara-suara yang mendorong adanya Munas Bersama Partai Golkar tahun 2016. Namun, fakta hukum terkait posisi kepengurusan partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie tidak boleh dikesampingkan.
"Sejak putusan itu diketok, saat itulah menkumham untuk memutus. Soal Munas, sesuai putusan itu (MA), yang punya kewenangan itu Munas Bali," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Aziz Syamsuddin meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS
- Soal Kebijakan Tarif Trump, Prabowo dan Pemimpin ASEAN Atur Strategi
- Peluang Pertemuan Mega-Prabowo Masih 50:50, Ray Rangkuti Singgung Hasrat Puan dan Dasco
- HNW Usulkan ke Prabowo Terbitkan Keppres yang Tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI
- Surya Paloh: Kenapa Kami Tidak Ada di Kabinet Rezim Prabowo?
- Keponakan Jadi Komisaris di BUMN, Surya Paloh Bilang Begini