Elite Golkar Bilang Begini pada Menkumham, Pedas Banget!
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Aziz Syamsuddin meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengundurkan diri.
Ia mendesak sang menteri tersebut jika tidak bisa menjalankan hukum terkait keabsahan kepengurusan partai pimpinan Aburizal Bakrie.
Ini disampaikan Aziz, menyikapi wacana Munas Bersama yang didorong kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Aziz menegaskan bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Pengadilan Negeri Jakarta Utara, keduanya memenangkan Munas Bali.
"Saudara Laoly laksanakan putusan itu. Jika tidak berarti Laoly melanggar hukum. Kalau tidak bisa melaksanakan substansi hukum ya sebaiknya dia mundur seperti dirjen pajak dan dirjen hubdar," kata Aziz di gedung DPR Jakarta, Rabu (30/12).
Ketua Komisi III DPR itu menghargai adanya suara-suara yang mendorong adanya Munas Bersama Partai Golkar tahun 2016. Namun, fakta hukum terkait posisi kepengurusan partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie tidak boleh dikesampingkan.
"Sejak putusan itu diketok, saat itulah menkumham untuk memutus. Soal Munas, sesuai putusan itu (MA), yang punya kewenangan itu Munas Bali," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Aziz Syamsuddin meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Politikus Senior PDIP Ini Nilai Megawati Nakhoda NKRI, Hasto Adalah Jangkarnya
- Megawati Sebut Mundur Lebih Terhormat daripada Dipecat, Sindir Jokowi?
- HUT ke-52 PDIP: Megawati Perintahkan Kader Bonding dengan Rakyat
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK
- Dituding Berperan Memenangkan Istri di Pilkada Serang, Mendes PDT Merespons
- Megawati Anggap Ganjar Sudah Benar Bersikap Tolak Kedatangan Israel ke Indonesia