Elite Golkar Dukung Survei
Selasa, 17 April 2012 – 04:02 WIB
JAKARTA – Desakan agar Partai Golkar segera menetapkan mekanisme survei untuk penentuan bakal calon presiden yang hendak diusung Golkar kembali menguat. Selain harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, partai berlambang beringin ini juga diharapkan bisa menetapkan lembaga yang nantinya akan melakukan survei dengan kriteria yang telah ditentukan.
“Dalam berbagai kesempatan, Pak Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar, red) menyatakan bahwa capres Partai Golkar akan ditentukan antara lain melalui survei. Tapi terus terang sampai hari ini, cara itu belum dirumuskan dan diputuskan mekanisme survei yang seperti apa,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Tohari di gedung parlemen, Senayan, Senin (16/4).
Baca Juga:
Padahal, lanjutnya, kriteria survei dan lembaga survei tersebut amat penting untuk dijadikan dasar pertimbangan mengenai ketokohan seseorang yang akan diusung oleh partai sebagai capres mendatang. Selain itu, hasil survei mengenai elektabilitas Ical yang sudah ada belum bisa menjadi alat penentu tokoh yang bakal diusung partai.
“Bagaimanapun survei itu penting, baik di luar maupun di intern, namun itu masih belum bisa dijadikan sebagai kriteria penentu capres Golkar. Sebab, survei untuk dasar penentuan capres dari partainya itu pun mestinya tidak hanya dilakukan satu lembaga saja,” papar Wakil Ketua MPR ini.
JAKARTA – Desakan agar Partai Golkar segera menetapkan mekanisme survei untuk penentuan bakal calon presiden yang hendak diusung Golkar kembali
BERITA TERKAIT
- Rapat di DPR, Bahlil Ungkap Rencana Ubah Pengecer Gas Melon Jadi Subpangkalan
- Pidato di Acara Bimtek, Salim Segaf PKS Singgung Cita-Cita Pendiri Bangsa dan Politik Beretika
- Anggota Komisi VI DPR Mengkritik Keras Kebijakan Kementerian ESDM Soal Distribusi LPG 3 Kg
- Hasil Pertemuan Badan Aspirasi dengan Honorer akan Diteruskan ke Pimpinan DPR
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan
- Trump Ancam Kenakan Tarif 100 Persen bagi Negara BRICS, Demokrat Dorong Insentif untuk Industri-UMKM