Elite Golkar Sebut Pendidikan Politik Tingkatkan Peserta Perempuan di Pileg

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) ini mengakui bahwa partai politik harus memprioritaskan target yang realistis.
"DPP Partai Golkar tentu menghitung bahwa partai ini harus realistis untuk mencapai target pemenangan," katanya.
Selaku pimpinan KPPG, Lindey berkomitmen untuk mendukung rekan-rekan perempuan. Misalnya mendorong agar perempuan bisa mendapatkan nomor urut pertama di pileg.
"Dengan memberikan rekomendasi kepada kader perempuan terbaik dan potensial baik di pusat maupun daerah untuk mendapatkan nomor urut satu," tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa secara kelembagaan, KPPI maupun KPPG berupaya mendorong partai politik untuk lebih berkomitmen dalam mendukung partisipasi perempuan. Misalnya menyediakan dukungan logistik yang memadai untuk membatu perempuan.
“Kami berharap langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Dengan demikian, diharapkan suara dan kepentingan perempuan dapat lebih diwakili dan diperjuangkan melalui legislasi, budgeting maupun pengawasan dalam pembangunan dan jalannya pemerintahan," tuturnya.
Pengamat politik Adi Prayitno menjelaskan partai politik dalam merumuskan strategi pencalonan pasti berfokus pada bagaimana memenangkan pertarungan.
Adi juga mengatakan bahwa calon anggota legislatif yang diusung harus memiliki dukungan politik yang kuat untuk meningkatkan perolehan suara.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lindsey Afsari Puteri mendorong adanya pendidikan politik kepada kaum perempuan
- DPR Tuntut Ketegasan Pemerintah soal Kebun Milik Perusahaan di Kawasan Hutan
- Ketimpangan Gender Masih jadi Persoalan di Indonesia, Perlu Kolaborasi Lintas Sektor
- WRP Indonesia Dukung Perempuan Menjalani Ramadan Lebih Sehat, Punya Bisnis Fleksibel
- Ketua Umum Fokusmaker Bantah Isu Jadi Waketum DPP AMPI
- Datangi RSCM, PDIP Semangati Pasien Kanker pada Hari Perempuan Sedunia
- Waka MPR: Perlu Political Will Para Pemangku Kepentingan untuk Wujudkan Kesetaraan