Elite PAN: Ada Apa Nih Jokowi dengan Rini
jpnn.com - JAKARTA - Desakan supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot jabatan Menteri BUMN Rini Soemarno di Senayan, semakin kencang. Tak kunjung bersikapnya Jokowi menimbulkan pertanyaan bagi Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto.
"Pak Jokowi nggak usah ragu. Kan di-backup sama parlemen. Wajar lah Rini direkomendasi untuk dicopot. Ada apa nih Jokowi sama Rini? Kan sangat rigid kesalahannya dimana. Klaim dia bersih, hebat. Faktanya gak sesuai kenyataan," ujar Yandri di gedung DPR Jakarya, Senin (21/12).
Desakan ini tidak lepas dari keputusan rapat paripurna DPR yang telah menyetujui hasil rekomendasi Pansus Angket Pelindo II, yang meminta Presiden Jokowi mencopot jabatan Rini. Salah satu sebab, ia dianggap membiarkan pelanggaran dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT).
"Sebaiknya Rini memang dicopot. Paka Jokowi merespon. Biar mengurangi kegaduhan. Masih banyak yang lebih hebat dari Rini," pungkas Anggota Komisi II DPR itu.
Rini kian jadi sorotan DPR dan publik setelah dihadirkan dalam rapat Pansus Pelindo. Bahkan, Ketua pansus Rieke Diah Pitaloka juga sudah meminta KPK membongkar berbagai dugaam pelanggaran UU yang dilakukan Rini.
"Yang tidak kalah pentingnya, saya mendukung KPK dan siap bekerja untuk mengungkap dugaan tindakan melanggar dan melawan konstitusi, UU BUMN, UU Keuangan Negara, dan peraturan perundangan lain yang dilakukan Meneg BUMN, Rini Soemarno, terutama dalam perpanjangan kontrak JICT, yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah," kata Rieke, Jumat (18/12) lalu.(fat/jpnn)
JAKARTA - Desakan supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot jabatan Menteri BUMN Rini Soemarno di Senayan, semakin kencang. Tak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan