Elpiji Nonsubsidi Pantas Naik

Pemerintah dinilai mendua jika membiarkan kondisi ini berlanjut. Pasalnya, pemerintah bingung dengan subsidi BBM yang dinikmati orang kaya, akan tetapi tidak mempermasalahkan orang kaya menggunakan elpiji 12 kg yang disubsidi Pertamina.

Menurut dia, publik bisa saja berasumsi bahwa jangan-jangan ada sesuatu dibalik kerugian Pertamina di sektor penjualan elpiji 12 kg, dan ini sengaja didiamkan saja oleh oknum pemerintahan. “Para politisi dan aparat penegak hukum diam terhadap kerugian pertamina dalam mendistribusikan elpiji 3 kg, tetapi pemerintah menutup mata dan telinga pada kerugian disektor elpiji 12 kg,” katanya.

Anggota komisi VII DPR dari Fraksi Golongan Karya, Bobby Rizaldi Adityo mengatakan, hampir 75 persen bisnis elpiji impor dengan formula CP Aramco, sehingga sangat tergantung dengan fluktuasi harga dunia. Disaat sekarang, dimana harga dunia sudah melampaui semua asumsi makro, termasuk ICP, sudah pasti harga elpiji harus disesuaikan.

Subsidi hanya diberikan untuk epiji 3 kg. Diatas kapasitas tersebut semestinya digunakan harga keekonomian. Kekhawatiran terjadinya pengoplosan jika elpiji nonsubsidi dinaikkan, bisa diatasi dengan manajemen distribusi dari Pertamina.

 

“Seperti, depo 3 kg tidak boleh satu lokasi dengan 12 kg, dan penyebaran paket 3 kg terdata dengan baik bukan sekadar bagi-bagi 40 juta tanpa identifikasi jelas. Harga refill 3 kg juga harusnya lebih murah karena setiap pengisian kembali tidak full 3 kg, tapi mungkin hanya 2,7 kg tapi masyarakat membayar full 3 kg. Intinya selain epiji 3 kg, harus disesuaikan harganya,” paparnya.