Eman Bria dan RTS Dorong SDM Unggul dan Bermartabat di Malaka

“Kita (EB-RTS, red) ingin memiliki sebuah birokrasi yang profesional, dimana orang-orang yang tepat menempati posisi-posisi yang tepat (putting right persons in the right place, red). Itu bukan karena balas jasa politik atau balas dendam politik. Bagaimana Malaka bisa maju sebagai sebuah Kabupaten kalau birokrasinya/mesinnya diisi oleh orang-orang yang tidak tepat,” tandas EB.

Oleh karena itu, tambah EB, kita ingin mendorong sebuah politik rekonsiliasi. Pilkada adalah sebuah proses politik lima tahun, setelah itu ayo mari kita bekerjasama untuk membangun daearah kita karena kita semua adalah anak-anak Malaka.

“Kita tidak ingin lagi ada dikotomi antara feha dan foho, kita semua anak-anak Malaka. Rumah-rumah adat kita saling terhubung dari laut ke gunung, gunung ke laut. Tidak ada yang namanya foho-fehan atau ini anak emas dan ini anak emas. Ayo mari kita bersama-sama bersatu membangun Kabupaten Malaka,” ajaknya.

Aktivis Pemberdayaan Masyarakat itu juga menyoroti perihal kasus kasus korupsi di Kabupaten Malaka akhir-akhir ini.

Menurutnya, akhir-akhir ini ada banyak berita tentang beberapa orang pejabat di Malaka yang ditangkap oleh Polda NTT karena dugaan korupsi, menjadi tersangka korupsi bawang merah dan banyak lagi dugaan-dugaan korupsi lain, baik di Kabupaten maupun di desa.

“Ini menunjukkan bahwa sistem manajemen birokrasi yang sekarang ini ada tidak cukup ampuh untuk mencegah apa yang disebut korupsi. Tugas Kepala Daerah memang bukannya untuk menangkap orang yang korupsi (koruptor, red). Itu sudah ranahnya KPK dan polisi,” katanya.

Seorang Pemimpin Daerah atau Kepala Daerah itu harus memastikan bahwa sistem yang dibangun itu sebisa mungkin mencegah korupsi.

“Oleh karena itu, kami (EB-RTS, red) mendorong sebuah sistem birokrasi yang terbuka, manajemen yang terbuka, tata kelola keuangan yang terbuka atau transparan sehingga rakyat bisa tahu sampai satu sen uangnya itu direncanakan untuk apa, dipakai untuk apa, oleh siapa, kualitas pengerjaan proyek-proyeknya seperti apa, ini harus kita buka semua sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi,” tegas Eman.