Emanuel Bria Mengutuk Kebijakan Bupati Simon Nahak Soal Tambak Garam IDK

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Departemen Sumber Daya Alam dan Energi pada DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Emanuel Bria mengkritik kebijakan Bupati Malaka Simon Nahak yang terus memberi karpet merah bagi PT Inti Daya Kencana (IDK).

Pasalnya, hingga sekarang PT IDK beroperasi secara ilegal di Kabupaten Malaka dan telah merusak sekitar 300 hektare hutan mangrove dan situs-situs adat yang sakral (lulik) di sepanjang pantai selatan Malaka.

“Kami mengutuk keras kebijakan tersebut karena tidak berpihak pada masyarakat adat di sepanjang meti ktuik tasi ktuik,” ujar Emanuel Bria pada Selasa (10/8).

Menurut Emanual, saat ini dunia sedang bergerak ke arah model pembangunan yang rendah karbon dan hutan mangrove serta laut memberi kontribusi yang sangat besar untuk menyerap karbon dioksida.

Selain itu, kondisi Kabupaten Malaka yang berada di perbatasan dengan Australia sangat rentan terhadap badai tropis yang secara rutin melewati wilayah ini setiap tahun. Jika industri garam menjadi pilihan bupati Simon dengan mengorbankan ekosistem laut seperti mangrove, artinya Bupati Simon sedang menyiapkan jalan mulus bagi bencana alam untuk daerah yang dipimpinnya.

“Warisan seperti apa yang hendak ditinggalkan Bupati Simon dalam waktu pemerintahannya? Itu yang harus dipikirkan,” kata Emanual Bria yang saat ini juga mengajar tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) pada Sustainable Development Goals (SDG) Academy Indonesia, sebuah inisiatif yang dilahirkan oleh UNDP, Bappenas dan Tanoto Foundation.

Sebelum terpilih, Bupati Simon Nahak menjadi bagian dari gerakan Forum Peduli Mangrove Malaka dan ditunjuk oleh masyarakat hukum adat sebagai penasihat hukum untuk menghentikan kegiatan PT IDK. Ini menjadi salah satu agenda kampanye Bupati Simon saat Pilkada Malaka tahun 2020 sehingga didukung suara mayoritas di sebagian besar wilayah pesisir pantai selatan yang terkena dampak negatif kegiatan PT. IDK.

Sebagai orang beradat, janji kampanye untuk menyelamat wilayah meti ktuik tasi ktuik bersama masyarakat adat bukan hanya sebuah janji politik tetapi janji Bupati Simon terhadap situs-situs sakral (lulik) dan leluhur tanah Malaka.