Emas Papua Terancam Habis

’’Kami akan minta detail anggaran yang diterima negara dari Freeport. Termasuk juga CSR-nya.Karena kami (Komisi XI) konsen pada goverment income,’’ terangnya.

Politisi Partai Demokrat ini menerangkan, untuk mengetahui secara detail anggaran yang didapat dari Freeport ke pemerintah dan masyarakat Papua, sebelum masa sidang tahun ini berakhir, pihaknya mengagendakan pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran.

’’Pertemuan tersebut akan membahas penerimaan bukan pajak bagi negara. Kami akan minta laporan secara detail soal berapa yang didapat dari Freeport. Kalau memang tidak sesuai, kami akan evaluasi,’’ terangnya.

Sementara itu, tidak menguntungkannya kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan pemerintah sudah berulangulang diprotes pengamat pertambangan. Kontrak karya itu dianggap terlalu menyesatkan dan menguntungkan pengelola saja.