Emas Papua Terancam Habis

’’Sudah sering diungkapkan kalau kontrak itu tak menguntungkan. Tapi terus saja dijalankan pemerintah,’’ ujar Pengamat Pertambangan ITB Pri Agung Rakhmanto kepada INDOPOS, kemarin. Diakuinya, kontrak karya yang dibuat secara nyata memberikan celah 80 persen keuntungan diambil pengelola. Sedangkan pemerintah hanya mendapatkan 20 persen dari nilai tersebut. Itu didapat melalui royalti dan pajak saja.

Menurutnya, kontrak karya ini memang perlu ditinjau ulang. Meski peluangnya sangat kecil sekali bisa terjadi. Apalagi keberanian pemerintah untuk meninjau ulang kontrak tersebut juga diragukan. ’’Saya lebih setuju menantang pemerintah untuk nasionalisasikan saja proyek itu. Biarkan semua pemerintah yang mengambil alih,’’ tegasnya.

Tentunya, dia menerangkan nasionalisasi tidaklah mudah. Pemerintah harus berhadapan dengan berbagai tekanan politik Amerika dan sebagainya. Belum lagi terpaan protes dari banyak negara lain terhadap kebijakan tersebut.

Namun, menurut alumnus Perminyakan ITB ini, langkah tersebut lebih rasional dan efektif. Dengan alasan evaluasi kontrak karya tidak mungkin disetujui pengelola, sehingga pemerintah harus mengamibil paksa kegiatan tersebut. ’’Begini saja. Kan itu proyek ada di negara kita, aturan kita, kalau tidak nurut, paksa saja,’’ terangnya.