Embargo Vaksin Jangan Dianggap Remeh, Azis Syamsuddin: Percepat Produksi Dalam Negeri
"Meskipun ketersediaan vaksin menipis, upaya melindungi kelompok rentan dapat tetap berjalan. Mohon kiranya ini jangan diabaikan," timpal Azis.
Politilus Partai Golkar ini mendorong komitmen pemerintah memberikan dukungan pada pengembangan dan percepatan produksi vaksin dalam negeri, seperti Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.
Sebab, ujar Azis, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada vaksin dari luar negeri saja untuk memenuhi kebutuhan program vaksinasi.
Di luar desakan yang disampaikan, Azis juga mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang memiliki inisiatif dengan memberikan kebijakan bonus berupa suntikan vaksin Covid-19 kepada seorang remaja atau masyarakat berusia minimal 18 tahun yang mendampingi dua orang lanjut usia (lansia) mendatangi tempat pelayanan vaksinasi.
"Ini bagus, merangsang kepedulian, kemanusiaan. Satu usia muda di atas 18 tahun membawa dua lansia dia dapat bonus suntik vaksin Covid-19. Kami apresiasi, ide yang baik," tutur Azis.
Menurut Azis, kebijakan tersebut merupakan model baru pelaksanaan vaksinasi dalam upaya mempercepat cakupan vaksinasi bagi kelompok lansia.
Pasalnya, kata dia, proses percepatan vaksinasi lansia tahap dua masih relatif lambat. Ini dilihat dari target 21,6 juta jiwa lansia, hingga saat ini baru sekitar 1.560.000 peserta yang telah divaksin.
"Jika kami cermati, angka kepesertaan lansia dalam program vaksinasi Covid-19 masih terkonsentrasi di beberapa kota besar di Indonesia. Misalnya, di Jakarta Pusat sudah 80-an persen dari sasaran, Kota Surakarta 50-an persen, Surabaya mendekati 50 persen, Kepulauan Riau mendekati 50an persen," ungkap Azis.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah mengantisipasi dampak buruk yang kemungkinan terjadi akibat embargo vaksin. Azis mendorong pemerintah mengembangkan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia