Embargo Vaksin, Melki: Saatnya Serius Memikirkan Produksi Dalam Negeri
"Tentu kita juga berharap bila vaksin yang dihasilkan dalam negeri ini bisa memadai, kita juga bisa melakukan ekspor vaksin itu ke luar negeri," kata legislator dari Nusa Tenggara Timur itu.
Lebih lanjut Melki menuturkan selain vaksin dan vaksinasi, kampanye serta pemberlakuan PPKM mikro yang sudah efektif saat ini tetap harus diperkuat dan diperluas dalam upaya memutus penyebaran Covid-19.
Dia menilai pemerintah sejauh ini sudah melakukan penguatan dan perluasan cakupan provinsi dalam pemberlakuan PPKM mikro.
Menurut dia, ikhtiar pemerintah itu dilakukan untuk memperkuat PPKM menjadi bagian dari sebuah kebiasaan atau pola hidup baru masyarakat di dalam beraktivitas.
"Jadi, supaya masyarakat bisa beraktivitas normal tetapi dalam sebuah pembatasan berskala mikro yang selama ini sudah berjalan baik," ungkap politikus Partai Golkar itu.
Selain berbagai langkah itu, kata Melki, pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun) yang sekarang bertambah dua (menghindari kerumuman, mengurangi mobilitas) sehingga menjadi 5M, juga harus terus berjalan dengan baik.
"Oleh karena itu, di samping tetap mengupayakan jalur penyediaan vaksin dari luar negeri, kita harus mulai memberi perhatian ekstra dan lebih serius terhadap percepatan penelitian, produksi, dan penggunaan vaksin dalam negeri baik itu Vaksin Nusantara maupun Vaksin Merah Putih," pungkas Melki Laka Lena. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah mulai memikirkan pengembangan, produksi, hingga penggunaan produk dalam negeri, Vaksin Nusantara dan Merah Putih.
Redaktur & Reporter : Boy
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS