Embargo Vaksin, Melki: Saatnya Serius Memikirkan Produksi Dalam Negeri
"Tentu kita juga berharap bila vaksin yang dihasilkan dalam negeri ini bisa memadai, kita juga bisa melakukan ekspor vaksin itu ke luar negeri," kata legislator dari Nusa Tenggara Timur itu.
Lebih lanjut Melki menuturkan selain vaksin dan vaksinasi, kampanye serta pemberlakuan PPKM mikro yang sudah efektif saat ini tetap harus diperkuat dan diperluas dalam upaya memutus penyebaran Covid-19.
Dia menilai pemerintah sejauh ini sudah melakukan penguatan dan perluasan cakupan provinsi dalam pemberlakuan PPKM mikro.
Menurut dia, ikhtiar pemerintah itu dilakukan untuk memperkuat PPKM menjadi bagian dari sebuah kebiasaan atau pola hidup baru masyarakat di dalam beraktivitas.
"Jadi, supaya masyarakat bisa beraktivitas normal tetapi dalam sebuah pembatasan berskala mikro yang selama ini sudah berjalan baik," ungkap politikus Partai Golkar itu.
Selain berbagai langkah itu, kata Melki, pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun) yang sekarang bertambah dua (menghindari kerumuman, mengurangi mobilitas) sehingga menjadi 5M, juga harus terus berjalan dengan baik.
"Oleh karena itu, di samping tetap mengupayakan jalur penyediaan vaksin dari luar negeri, kita harus mulai memberi perhatian ekstra dan lebih serius terhadap percepatan penelitian, produksi, dan penggunaan vaksin dalam negeri baik itu Vaksin Nusantara maupun Vaksin Merah Putih," pungkas Melki Laka Lena. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah mulai memikirkan pengembangan, produksi, hingga penggunaan produk dalam negeri, Vaksin Nusantara dan Merah Putih.
Redaktur & Reporter : Boy
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?