Emir Moeis Muncul Lagi, Tuding KPK Percaya Akal-Akalan WNA

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Komisi XI DPR yang sempat menjadi narapidana kasus suap, Emir Moeis kini telah menghirup udara bebas. Namun, politikus PDI Perjuangan yang diganjar hukuman tiga tahun penjara dalam perkara suap  proyek PLTU Tarahan, Lampung itu tetap merasa tak bersalah.

Emir yang kini menghirup udara bebas setelah menuntaskan masa hukuman mengatakan bahwa dirinya hanyalah korban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan proses peradilan yang tidak profesional. Sebab, KPK tak punya dokumen otentik untuk menjeratnya sebagai tersangka penerima gratifikasi untuk memenangkan konsorsium Alstom Power Inc pada proyek PLTU Tarahan.

Menurut Emir, KPK dan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta hanya merujuk pada salinan dokumen kontrak dengan tanda tangan dan paraf yang dipalsukan. Pelaku pemalsuannya adalah warga negara Amerika Serikat, Pirooz Muhammad Sarafi yang juga presiden direktur Pacific Resources Inc (PRI). “Penegak hukum terlalu percaya kepada kebohongan Pirooz, seorang warga negara Amerika Serikat yang memalsukan dokumen-dokumen kontrak," kata Emir di Jakarta, Senin (25/7).

Emir menambahkan, kejanggalan lain dalam kasusnya adalah pemeriksaan saksi-saksi yang baru dilakukan setelah ia menjadi tersangka. “Dan tidak ada seorang pun saksi-saksi pejabat di Proyek Tarahan yang mengenal saya, apalagi berbicara soal proyek,” tegasnya.

Mantan bendahara umum PDI Perjuangan itu menegaskan, satu-satunya bukti yang paling memberatkan dirinya dalam kasus itu adalah dokumen kerja sama bantuan teknis antara PT Artha Nusantara Utama (ANU) yang  ditandatangani Zuliansyah Putra Zulkarnain selaku direktur utama dengan Pirooz Sharafi selaku Presiden Pacific Resources Inc. Namun, kata Emir menambahkan, Zuliansyah ketika diperiksa KPK justru terkejut lantaran disodori kontrak kerja sama teknis itu.

Pasalnya, isinya sangat berbeda dengan yang dijanjikan Pirooz. “Yaitu untuk bantuan teknis dalam rangka pencarian lokasi batu bara, lahan kelapa sawit di  Kalimantan Timur, serta pembangunan stasiun elpiji di Bali," tuturnya

Sedangkan dalam dokumen kontrak yang dipegang KPK, kata Emir, isinya adalah tender pembangunan PLTU Tarahan. Zuliansyah, sebut Emir, melihat ada perubahan dan pergantian substansi dan dokumen yang ditandatanganinya bersama Pirooz.

“Saudara Zuliansyah mengatakan kepada penyidik KPK bahwa dokumen itu tidak benar dan parafnya dipalsukan. Saudara Zuliansyah pun meminta dokumen asli ke penyidik KPK. Tapi penyidik KPK sampai pemeriksaan selesai tak pernah memperlihatkan dokumen itu,” kata Emir.