Empat Alasan Yuddy Ngotot PHK PNS

Dia menambahkan‎, pengurangan pegawai hingga sejuta orang dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kebijakan rasionalisasi ini bukan hanya pemikiran seorang menteri, tapi hasil kajian komprehensif oleh KemenPAN-RB, BKN, LAN, BPKP, tim QT, tim independen RB, Komite RB yang‎ diketuai Wapres," terangnya.

Bagi Yuddy, sah-sah saja berbagai kalangan mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun harus ada argumen jelas agar tidak salah menanggapi masalah.

Disebutkannya, setiap pengadaan satu PNS membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Bila PNS yang dipekerjakan tidak kompeten, malas-malasan, suka bolos, sering bikin gaduh, akan merugikan negara. Saat ini belanja pegawai 33,3 persen dari APBN, dengan rasionalisasi target penurunanya di bawah 30 persen. 

"Yang saya tegaskan di sini, rasionalisasi bukan sekadar cari popularitas. Bukan juga mencari sensasi atau hanya pikiran sesaat seorang menteri. Ini pemikiran besar dari semua stakeholder untuk menciptakan ASN berkualitas dan smart," tandasnya. 

Saat rapat dengan Komisi II DPR, Yuddy kembali membeberkan argumennya. 

"Sekarang PNS 4,5 juta, idealnya jadi 3,5 juta. Kalau yang pensiun 500 ribu orang, tinggal 4 juta. Masih dibutuhkan pengurangan 500 ribu lagi. 330 ribu yang kita tawarkan pensiun dini," kata Yuddy dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy.

Namun, Menteri dari Partai Hanura itu menyebutkan bahwa semua skema masih dalam kajian selektif yang sedang dilakukan jajarannya. Bahkan, rencana ini menurutnya juga belum dibahas dalam rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo.