Empat Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik
Kamis, 06 Desember 2012 – 20:02 WIB

Empat Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik
JAKARTA - Badan Kehormatan (BK) DPR telah menyelesaikan proses penyelidikan dan verifikasi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPR RI yang diduga memeras BUMN. yang dilakukan setelah hampir satu bulan. Berdasarkan hasil rapat pleno BK di Kopo, Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/12), sejumlah nama yang dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan dinyatakan melanggar etika.
"Ada empat orang yang diputuskan telah melakukan pelanggaran etika dan ada tiga orang yang tidak terbukti melak pelanggaran," kata Ketua BK DPR, M. Prakosa saat memberikan keterangan pers di gedung parlemen, di Jakarta, Kamis (6/12).
Baca Juga:
Namun Prakosa tak mau membeber nama-nama anggota DPR yang terbukti melanggar etika. Prakosa hanya mau menyebut nama anggota DPR yang menjadi terlapor karena kesalahan identifikasi dalam laporan dugaan pemerasan terhadap Merpati Nusantara Airlines.
"Ada tiga orang yang tidak ikut dalam pertemuan (1 Oktober 2012) tersebut. Yakni, Andi Timo Pangerang, M. Ikhlas El Qudsi dan M. Hatta. Salah alamat artinya disebut tapi mereka tidak ikut sama sekali dalam pertemuan tersebut. Salah identifikasi," kata Prakosa.
JAKARTA - Badan Kehormatan (BK) DPR telah menyelesaikan proses penyelidikan dan verifikasi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPR RI yang
BERITA TERKAIT
- Survei Median: 46 Persen Netizen Tak Setuju Sikap PDIP soal Retreat Kepala Daerah
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Batalkan Hasil Pilkada Serang, PAN Yakin Ratu-Najib Tetap Menang
- Bertemu Dubes Kazakhstan, Wayan Sudirta DPR Dorong Kerja Sama Strategis di Berbagai Bidang
- Pramono Anung Ikut Retret, Pimpinan MPR Yakin Kepala Daerah Lain Bakal Menyusul
- Putusan MK Coblos Ulang 24 Pilkada, Ketua Komisi II Bicara Penataan Sistem Politik