Empat Arahan Penting Jokowi di Sidang Kabinet
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan empat arahan dalam sidang kabinet paripurna di kantor presiden, Jakarta, Rabu (6/3).
Forum yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran menteri Kabinet Kerja tersebut membahas dua topik, yakni Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020.
Pertama, presiden ketujuh RI tersebut menekankan soal pengelolaan organisasi dan sumber daya. Walaupun sekarang ini sudah tahun politik, tetapi tahapan kerja teknokratik harus tetap berjalan secara berkesinambungan.
Baik itu penyusunan RKP, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2020 harus dilakukan. "Karena tahapan ini sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 dengan mengacu ke RPJMN teknokratik yang sedang difinalisasi di Bappenas," ucap Jokowi.
Kedua, untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional, dia menekankan pada 2020 mendatang prioritas pembangunan SDM tetap terus harus dikedepankan menyambung prioritas SDM yang dimulai 2019 ini.
Berikutnya, mantan wali kota Solo itu mengingatkan bahwa dinamika perekonomian dunia yang terus bergerak sangat dinamis harus tetap diantisipasi. Baik terkait normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, maupun keamanan dan geopolitik dunia.
"Momentum kinerja perekonomian yang tumbuh dengan positif juga harus dijaga. Saya selalu menekankan APBN jelas memiliki keterbatasan. Untuk itu harus diciptakan inovasi sinergi yang melibatkan dunia swasta," tegasnya.
Untuk itu, dia kembali mengingatkan bahwa investasi dan ekspor harus ditingkatkan. Berbagai reformasi terkait dua sektor itu harus terus digulirkan guna memperkuat kepercayaan pelaku usaha agar bisa menciptakan manfaat sebesar-besarnya, membuka lapangan pekerjaan, dan mengatasi pengangguran.(fat/jpnn)
Jokowi menekankan, walaupun tahun ini ada pileg dan pilpres, tahapan kerja teknokratik harus tetap berjalan secara berkesinambungan.
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel