Empat Bulan, 300 Pegawai DJP Kena Sanksi
Berbagai Kasus Pajak akan Dibuka Lagi
Senin, 03 Mei 2010 – 15:08 WIB
JAKARTA - Pengawasan terkait berbagai kasus pajak, kini seolah menjadi perburuan di internal Kementerian Keuangan. Meski berbagai tantangan dan kecaman muncul terhadap kinerjanya yang dinilai bobrok oleh banyak pihak, namun Dirjen Pajak Kemenkeu, Mochamad Tjiptardjo, menegaskan bahwa evaluasi dan sanksi terhadap karyawan Ditjen Pajak (DJP) bermasalah terus dilakukan. Ditambahkan Tjiptardjo, dari sebanyak itu, ada sekitar 10 orang pegawai yang telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Kemenkeu selama tahun 2010. Sedangkan sisanya, masih ada yang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan bersama dengan pihak kepolisian.
Bersama dengan Inspektorat Jenderal Bidang Investigasi (IBI) dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), serta melibatkan Komite Pengawas Perpajakan (KPP) yang baru terbentuk, Tjiptardjo mengungkapkan bahwa berbagai kasus pajak telah berhasil diungkap. Bahkan katanya, proses hukumnya telah diserahkan kepada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti secara mendalam.
Baca Juga:
"Selama tahun 2009, ada 516 orang yang kena sanksi. Memasuki kuartal I 2010, sudah mencapai sekitar 290 orang. Pada April bahkan jumlahnya sudah lebih dari 300 orang yang terindikasi kuat terlibat dalam berbagai kasus pajak. Selain kasus pajak, juga berbagai tindak indisipliner lainnya," jelas Tjiptardjo, dalam jumpa pers di kantor DJP, Jakarta, Senin (3/5).
Baca Juga:
JAKARTA - Pengawasan terkait berbagai kasus pajak, kini seolah menjadi perburuan di internal Kementerian Keuangan. Meski berbagai tantangan dan kecaman
BERITA TERKAIT
- Kadin Munaslub Sebut Prabowo Akan Hadir di Rapimnas, Begini Tanggapan Kubu Arsjad
- Forum Pemred SMSI Gelar Diskusi Membedah Solusi Kemacetan yang Merugikan Masyarakat
- Ketua PP PMKRI Soroti Dua Isu Penting Saat Bertemu Menteri Komdigi RI
- Renovasi Rumah di Menteng Tetap Jalan Meski Tebang Pohon Tanpa Izin
- Terbukti Bersalah, Kusumayati Dihukum 14 Bulan Penjara
- Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi Belum Optimal, Setara Institute Gelar Workshop di Sulsel