Empat Catatan Penting Hukum Indonesia di 2017
Apalagi memasuki tahun politik di 2018, netralitas mereka saat menegakkan hukum akan benar-benar menjadi perhatian publik.
"Aparat harus benar-benar menjadi pilar penegakan hukum, jangan sampai terpengaruh apalagi terkooptasi dengan kepentingan politik," tegasnya.
Aboe menambahkan, adanya isu kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis harus dijawab dengan kinerja yang independen dan tidak berat sebelah dari para aparat penegak hukum.
"Isu-isu sosial kemasyarakatan harus direspons dengan bijak oleh aparat, penting untuk bisa membedakan antara tindak pidana dengan luapan aspirasi rakyat," jelasnya.
Aboe mengingatkan juga, pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapash harus semakin profesional.
Banyaknya kasus masuknya narkoba dan bahkan pengendalian peredaran dari dalam lapas adalah koreksi yang harus diperhatikan oleh Menkumham Yasonna Laolu.
"Penertiban sipir lapas adalah langkah awal untuk mengelola lapas dengan baik," katanya. (boy/jpnn)
Persoalan narkoba masih menjadi kasus hukum prioritas utama yang harus dikerjakan di 2018.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Kaleidoskop: Penegakan Hukum Indonesia Tahun 2024
- Bea Cukai Tanjung Perak Perkuat Kolaborasi untuk Optimalkan Pengawasan dan Penegakan Hukum
- Presiden Diminta Benahi Penegakan Hukum Menyusul Kasus yang Dialami Alex Denni
- Bea Cukai dan Kejari Parepare Wujudkan Sinergi Pengawasan Lewat Kegiatan Ini
- Refleksi Akhir Tahun 2024 Tentang Penegakan Hukum di Indonesia
- Catatan Politik Senayan: Penegakan Hukum yang Tidak Melecehkan Rasa Keadilan