Empat Gubernur Minta Tambahan Kuota BBM

BANJARMASIN – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya premium, ternyata tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Provinsi lain di Kalimantan juga mengalami hal yang sama. Kesamaan nasib ini mengundang reaksi empat gubernur untuk menuntut pemerintah pusat menambah kuota BBM bersubsidi.

Empat Gubernur se-Kalimantan dengan diprakarsai Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Gubernur Kalteng Teras Narang, Gubernur Kaltim Awang Farouk serta Wakil Gubernur Kalbar Christiady Sanjaya, menggelar pertemuan di Ruang Bina Karna Hotel Bidakara, Jakarta. Mereka membahas secara khusus masalah kouta BMM tersebut.

Berdasarkan data, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan oleh BPH migas secara nasional untuk tahun 2012 sebesar 40 juta kiloliter. Kalimantan sendiri mendapatkan kuota sebesar 7 persen yang dibagi untuk 4 provinsi.  Jumlah kuota provinsi kecenderungannya semakin menurun, sehingga berbanding terbalik dengan kebutuhan BBM yang semakin meningkat. Apalagi pertumbuhan kendaraan bermotor saat ini terus meningkat dengan rata-rata 15,5% per tahun.

Keempat gubernur sepakat bahwa pengurangan kuota premium sebesar -4,82 persen dan solar -0,11 persen dapat mengakibatkan kuota tersebut habis hanya sampai bulan September 2012. Sehingga pada tiga bulan terakhir 2012 terancam terjadi kekosongan BBM bersubsidi. Kondisi ini dapat berpotensi memicu terganggunya kamtibmas dan roda perekonomian di wilayah Kalimantan.