Empat Gubernur se-Kalimantan Ngadu ke DPR

Seperti diketahui, empat gubernur se-Kalimantan yang diprakarsai Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, bersama Gubernur Kalteng Teras Narang, Gubernur Kaltim Awang Farouk serta Wakil Gubernur Kalbar Christiady Sanjaya, menggelar pertemuan di Ruang Bina Karna Hotel Bidakara, Jakarta. Mereka membahas secara khusus masalah kouta BMM tersebut.

Berdasarkan data, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan oleh BPH migas secara nasional untuk tahun 2012 sebesar 40 juta kiloliter. Kalimantan sendiri mendapatkan kuota sebesar 7 persen yang dibagi untuk 4 provinsi.  Jumlah kuota provinsi kecenderungannya semakin menurun, sehingga berbanding terbalik dengan kebutuhan BBM yang semakin meningkat. Apalagi pertumbuhan kendaraan bermotor saat ini terus meningkat dengan rata-rata 15,5% per tahun.

Keempat gubernur sepakat bahwa pengurangan kuota premium sebesar -4,82 persen dan solar -0,11 persen dapat mengakibatkan kuota tersebut habis hanya sampai bulan September 2012. Sehingga pada tiga bulan terakhir 2012 terancam terjadi kekosongan BBM bersubsidi. Kondisi ini dapat berpotensi memicu terganggunya kamtibmas dan roda perekonomian di wilayah Kalimantan.

Menyikapi hal tersebut keempat gubernur yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan mengirimkan surat kepada Menteri ESDM, Ketua Komisi VII DPR RI, Kepala BPH Migas dengan tembusan Ketua DPR RI, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Mendagri, Dirut Pertamina dan Dirjen Migas.