Empat Gubernur se-Kalimantan Ngadu ke DPR

Sebelumnya,politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Aditiya Mufti Ariffin mengatakan, pemerintah pusat hanya bisa menguras kekayaan Kalimantan, namun tidak memerhatikan kesejahteraan masyarakat.

Padahal, imbuh dia, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 jelas menyebutkan bahwa 'tanah, air dan segala sesuatu di dalamnya dikuasi negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Adil kah pembagian sumber daya energi ini untuk masyarakat kami?. Apa bedanya Kalsel, Kaltim, Kalteng dan Kalbar dengan Aceh atau Papua?," kata pria yang karib disapa Ovie itu. (boy/jpnn)