Empat Keanehan Perpres Gaji BPIP menurut Fadli Zon
Selasa, 29 Mei 2018 – 07:22 WIB
Ketiga, dari sisi anggaran dan reformasi birokrasi. Presiden Joko Widodo selalu bicara mengenai pentingnya efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi. Tapi, pada saat bersamaan, presiden justru malah terus menambah lembaga non-struktural baru.
Keempat, dari sisi tata kelembagaan. Kecenderungan presiden untuk membuat lembaga baru setingkat kementerian seharusnya distop, karena bisa overlap dan menimbulkan bentrokan dengan lembaga-lembaga yang telah ada. "Saya meminta pun meminta agar perpres itu ditinjau kembali," tegasnya. (far/lum/tyo)
Hak keuangan BPIP
Ketua Dewan Pengarah : Rp. 112,5 juta
Anggota dewan pengarah : Rp. 100,8 juta
Kepala : Rp. 76,5 juta
Wakil Kepala : Rp. 63,7 juta
Deputi : Rp. 51 juta
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, besarnya gaji BPIP menunjukkan istana sangat boros dalam mengelola anggaran.
BERITA TERKAIT
- FGD BPIP Berharap Presiden Terpilih Jadi Panglima Pemberantasan Mafia Pertambangan
- Penggalian Nilai-Nilai Universal Agama Perlu untuk Tegakkan Moralitas dan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa
- BPIP: Muhibah Megawati ke Rusia dan Uzbekistan Sebagai Diplomasi Pancasila di Panggung Internasional
- Halili Hasan: Indonesia Hadapi Tantangan Serius Soal Moralitas Penyelenggara Negara
- BPIP: Menangkal Pelemahan Budaya Hukum Lewat Penegakan Etika Berbangsa dan Bernegara
- Pembentukan Lembaga Ini Dinilai Jadi Solusi Atas Persoalan Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara