Empat Kehebatan Pemilu di Indonesia, Bikin 'Muntah' Pemilih
jpnn.com - JAKARTA - Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang diterapkan di Indonesia harus ditata kembali. Pemerhati kepemiluan, Ramlan Surbakti, mengaku pemilu di Indonesia mencatatkan reputasi yang baik di tingkat internasional.
Hanya saja, lanjutnya, permasalahan yang dihadapi juga kompleks.
Pertama, kata Guru Besar Fisip Unair itu, kompleksitas itu dilihat dari banyaknya jumlah calon anggota legislatif yang harus dipilih. Misal pada pemilu 2014 diikuti 12 partai politik, yang memasang caleg untuk DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
"Pemilu 2014, saya bingung harus memilih, karena saya banyak tidak kenal calon. Padahal pilih orang kita pertimbangkan semua alternatif. Ini kompeks sekali," kata Ramlan dalam seminar bertajuk "Rekonstruksi Sistem Pemilu di Indonesia Menyongsong Pemilu Nasional Serentak", yang diadakan Fraksi PPP DPR, di gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (29/9).
Kedua, dari segi waktu, pemilu Indonesia paling besar di dunia, yang diselenggarakan dalam satu hari, mengalahkan India yang merupakan negara demokrasi terbesar. Di Indonesia, apalagi 2019 nanti, dalam sehari lebih besar lagi pelaksanaanya. Pasalnya, pileg akan dilakukan serentak bersama pilpres
"Pemilih juga akan muntah, penyelenggara juga hadapi persoalan," tukas Ramlan.
Ketiga, Indonesia punya prosedur rekapitulasi paling panjang di dunia. Untuk DPR ada lima tingkat, ditambah DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Konsekuensinya, selain memakan waktu, potensi terjadi manipulasi dalam setiap tahapan penghitungan sangat besar. Ini dibuktikan dengan banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi.
JAKARTA - Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang diterapkan di Indonesia harus ditata kembali. Pemerhati kepemiluan, Ramlan Surbakti, mengaku pemilu
- Jokowi Bantah Pengin Jabatan 3 Periode, Deddy: Apa Rakyat Percaya
- Aria Bima: Jangan Kemudian MKD Menjadi Polisi
- MKD Proses Aduan Warga soal Rieke, PDIP: Jangan Latah, Bisa-Bisa Dibubarkan
- Rieke Mengkritik PPN 12 Persen, Deddy: MKD Bukan Untuk Mengekang Suara Anggota
- MKD Panggil Rieke yang Mengkitik PPN 12 Persen, Deddy PDIP Sebut DPR Begini
- Deddy Sebut MKD Menjadi Alat Pembungkaman, Contohnya Memproses Rieke Penolak PPN 12 Persen