Empat Komite DPD Tolak Sentralisasi di RUU Ciptakerja

jpnn.com, JAKARTA - Komite I, II, III dan IV DPD menolak semangat menarik kewenangan daerah ke pusat di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. DPD menganggap RUU Cipta Kerja setback kepada era sentralistik.

Hal ini terungkap dalam pendapat Komite I, II, III dan IV DPD yang disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat gabungan di rumah dinas Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, Jakarta Selatan, Sabtu (25/7).

Rapat dipimpin La Nyalla, dihadiri Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Ketua Komite II Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Komite II Hasan Basri, Ketua Komite III Bambang Sutrisno, Ketua Komite IV Elviana, Wakil Ketua PPUU Asyera Respati Wulanero dan Eni Sumarni.

Dalam pengantarnya, La Nyalla menyinggung bahwa DPD memandang ada frasa dalam RUU Ciptaker yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 5 UUD NRI 1945.

Menurutnya, semangat sentralisasi perizinan dan kewenangan pemerintah pusat bisa berpotensi merugikan daerah.

“Ini bisa juga menghilangkan semangat otonomi daerah yang telah kita rintis sejak awal era reformasi,” katanya dalam siaran pers.  

La Nyalla menambahkan para pimpinan alat kelengkapan DPD juga memandang hilangnya kepastian hukum terkait sanksi pidana dan administratif sebagai pengganti sanksi pidana. Menurut dia, ini akan membuat delegasi pengaturan ke peraturan pelaksana di bawah UU sangat gemuk.

Ditambah lagi, kewenangan presiden mencabut perda di Pasal 166 RUU tersebut rawan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada.