Empat Lembaga Ini Lakukan Pemetaan Komprehensif
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan rutin bertemu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas temuan-temuan potensi konflik di daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Desember 2015. Pertemuan akan rutin dilaksanakan hingga 8 Desember mendatang, sehari sebelum pemungutan suara 9 Desember.
“Pertemuan akan digelar secara rutin, tujuannya untuk pemetaan secara komprehensif. Jadi data yang dihimpun Bawaslu apa, dengan data yang kami himpun akan di-cross check dengan data kepolisian dan BIN (Badan Intelijen Negara, red),” ujar Tjahjo, Jumat (2/10).
Menurut Tjahjo, pemetaan penting sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah antisipasi. Karena paling tidak, hasil pemetaan Bawaslu selama ini memerlihatkan, pada tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah terdapat beberapa permasalahan. Namun hanya terjadi di beberapa daerah.
“Untuk temuan, potensi konflik yang muncul hanya di empat daerah (pada masa pendaftaran, red). Itupun yang parah hanya Kota Mataram dan Denpasar. Karena itu kami sepakat mulai akhir bulan nanti yang masuk kategori (rawan konflik, red) versi Bawaslu, kepolisian, BIN, itu mana yang paling berpotensi, kami akan datangi (guna antisipasi, red),” ujar Tjahjo.
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini yakin, Bawaslu semakin memahami kondisi maupun pola-pola kecurangan dalam pilkada. Namun begitu, ia mengakui masih terdapat beberapa hal yang perlu maksimal dilaksanakan, antara lain mengubah karakter masyarakat.
“Sekarang tinggal karakter masyarakat. Kemudian oknum calon kepala daerah yang ingin menang menghalalkan cara, harus secara dini dideteksi, minimal ada sedikit api (masalah, red), siapa yang melempar api (membuat masalah, red) kita tahu,” ujarnya.(gir/jpnn)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan rutin bertemu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas temuan-temuan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Merespons Putusan MK Tentang PT Nol Persen, Sultan Wacanakan Capres Independen
- Pemerintah Perlu Berhati-hati soal Penghapusan Utang UMKM
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani
- MK Hapus Presidential Threshold, Gibran Berpeluang Melawan Prabowo di 2029