Empat Menteri Dianggap Tak Layak Lagi

Depdiknas misalnya, menurut Ida, anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20 persen dinilai hanya sebatas untuk menunaikan kewajiban konstitusionalnya saja. Sementara di tingkat pusat maupun sekolah, anggaran untuk operasional dan program pembangunan serta peningkatan kualitas belajar-mengajarnya, masih sangat timpang.

Sementara Menaker, yang dianggap gagal membentuk kebijakan bilateral terhadap negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI), juga disarankan harus diganti. "Praktek eksploitasi dan pemerasan di terminal TKI tidak boleh didiamkan pemerintah," ujar Ida pula.

Sementara untuk Depkes, menurut Wahyu Susilo, Koordinator Divisi Advokasi International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), bukan saja alat kesehatan yang terindikasi telah dikorupsi di departemen itu, tetapi juga data. Dikatakan Wahyu, untuk menaikkan citra pemerintah, data 280 per seratus kelahiran hidup tahun 2009 digembar-gemborkan. Padahal katanya, Asian Development merilis angkanya 420 per seratus kelahiran hidup. "Ini korupsi data namanya," ujarnya. (awa/JPNN)