Empat Nama yang Pantas Jadi Kabareskrim Versi IPW

JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai pengganti Komisaris Jenderal Sutarman sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal harus berasal dari kalangan reserse."Jangan (direkrut) dari luar reserse, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu," kata Neta, Kamis (24/10).
    
Jika dari reserse, Neta yakin Bareskrim Polri semakin tangkas dan profesional dalam mengungkap perkara. "Terutama penembakan terhadap anggota polisi yang hingga kini belum terungkap," ungkap Neta.
    
Karenanya IPW menyarankan untuk mendapatkan Kabareskrim yang mumpuni dan profesional, Polri harus melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap semua calon. Menurutnya pula, dalam mencari calon Kabareskrim, Dewan Kebijakan Tinggi bisa menjaring sejumlah nama untuk diseleksi.

"Lalu beberapa nama dilakukan fit and proper test oleh Tim Penilai Akhir (TPA), yang terdiri dari anggota Wanjakti dan Kapolri," kata Neta.   

Dijelaskan Neta, kriteria calon Kabareskrim antara lain harus dan pernah memegang jabatan strategis di reserse. Bahkan, lanjut dia, lebih baik lagi pernah menjadi kapolda, punya prestasi, bisa jadi teladan, punya komitmen yang jelas untuk memberantas korupsi, konsep kerjanya jelas, kapabilitasnya mumpuni, dan lain-lain.
    
"Dengan adanya fit and proper test ini Bareskrim Polri diharapkan akan makin propesional. Sehingga tidak ada lagi perwira lalulintas yang menjadi Kabareskrim, tidak akan ada lagi kasus penembakan polisi yang tidak terungkap, dan tidak akan ada lagi keraguan masyarakat terhadap polisi," ungkapnya.
    
Lebih jauh Neta menilai setidaknya ada empat perwira tinggi yang bisa dilakukan fit and proper test sebagai calon Kabareskrim. Mereka adalah Komjen Baharoddin Haiti, Wakabareskrim Irjen Anas Yusuf, Irjen Suhardi Alius, dan Irjen Ronny F Sompie.
    
"Keempatnya merupakan reserse tulen dan sudah pernah memegang jabatan strategis di jajaran reserse. Polri harus menghindari perwira lalulintas menjadi Kabareskrim karena hal itu hanya akan membuat kepolisian tidak profesional," katanya. (boy/jpnn)