Empat Penerbangan Langgar Izin, Garuda Siap Lakukan Perbaikan

jpnn.com - JAKARTA - PT Garuda Indonesia menegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasional penerbangannya, perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan kegiatan operasional penerbangan yang ditetapkan oleh regulator.
Hal itu disampaikan menyusul hasil audit dari Kementerian Perhubungan, yang menyatakan bahwa ada empat penerbangan yang dilanggar oleh Garuda Indonesia.
"Garuda Indonesia tidak akan melaksanakan kegiatan operasional penerbangan yang tidak sesuai atau memenuhi ketentuan operasional yang ditetapkan oleh regulator," ujar VP Corporate Communications Garuda, Pujobroto dalam siaran persnya, Jumat (9/1) malam.
Hingga saat ini, lanjut Pujo, Garuda Indonesia belum menerima pemberitahuan mengenai rute penerbangan yang dianggap melanggar ketentuan perizinan tersebut.
Menurut Pujo, seluruh penerbangan Garuda Indonesia dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari regulator.
"Saat ini Garuda Indonesia melakukan pengecekan lebih lanjut sekiranya ada penerbangan yang dikategorikan telah melanggar perizinan. Sekiranya terdapat penerbangan yang dianggap melanggar perizinan yang ada, maka Garuda Indonesia akan segera melaksanakan perbaikan," tandasnya. (chi/jpnn)
JAKARTA - PT Garuda Indonesia menegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasional penerbangannya, perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Selamat, Guru Besar Untar Profesor Ariawan Gunadi Raih Penghargaan Internasional
- Baznas (Bazis) DKI Luncurkan 18 Program Ramadan, Target Kumpulkan ZIS Rp 120 Miliar
- Sritex Setop Operasional 1 Maret, Karyawan Teken Surat PHK
- Menteri Trenggono: Kades Kohod & Staf Diberi Waktu 30 Hari Bayar Denda Rp 48 M
- Aktivis Muda: Kritikan Konstruktif Perlu untuk Beri Masukan Kepada Pemerintah
- Keren! Begini Gaya Menko AHY Membekali Kepala Daerah