JPNN.com 
Empat Pilar Strategis untuk Membangun Kepemimpinan Nasional
"Sosialisasi yang dilakukan MPR ukurannya adalah kesadaran. Sosialisasi bertujuan untuk mengingatkan dan memberitahu mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tambah Hardi.
Menurut alumnus ITB itu, kedudukan empat pilar sangat strategis untuk membangun kepemimpinan Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, anggota MPR dari Fraksi PKS Al Muzamil Yusuf menuturkan, Indonesia menghargai hak asasi manusia (HAM). Sebab, Indonesia adalah negara hukum.
Dia menambahkan, ciri negara hukum adalah supremasi hukum. Seluruh warga negara sama di mata hukum.
Bila ada pelanggaran hukum diproses sesuai aturan yang ada. Selain itu, pengadilan yang tak bisa diintervensi.
"Konsep negara hukum adalah memanusiakan manusia," kata Muzamil. (jpnn)
Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Hardi Susilo mengatakan, pada masa Orde Baru, ada penanaman nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan Penataran P4
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dewan Syura PKB: Pencabutan TAP MPR Memulihkan Nama Baik Gus Dur
- Soekarno Tak Terbukti Mengkhianati Negara, MPR Cabut TAP MPRS Nomor XXXIII
- Keluarga Menginginkan Nama Soekarno Direhabilitasi dari Tuduhan Pengkhianat Bangsa
- Serahkan Surat Tidak Berlakunya Tap MPRS Nomor 33, Bamsoet: Bung Karno Tak Pernah Mengkhianati Bangsa
- Keluarga Bung Karno Terima Surat Tidak Berlakunya TAP MPRS Nomor 33
- Jimly Asshiddiqie Bicara Pentingnya Penataan Kembali Kelembagaan MPR, DPR, dan DPD
