Empat Poin Revisi UU KPK Bikin Demokrat Merasa Ngeri

“Surat Perintah Penghentian Penyidikan ini akan dapat di manfaatkan kapan pun oleh para koruptor yang bekerjasama dengan kekuatan Partai Politik dan  Penguasa dalam mencapai kepentingannya dalam membeli kasus para koruptor,” paparnya.

Keempat, rekruitmen penyelidik dan  penyidik independen. Padahal,  pada pasal 43 dan 45 UU KPK, penyidik harus berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang diperbantukan. “Bukan merekrut Penyidik Independen diluar kedua instansi Kepolisian dan Kejaksaan,” tegas Boyke yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Demokrat (AMD).

Boyke berkesimpulan dalam upaya revisi tersebut tidak ada satu pun pasal yang memperkuat KPK atas kewenangan itu. Sebaliknya, dengan dilakukannya revisi  UU KPK maka secara otomatis kewenangan kekuatan di lemahkan juga diperkecil, serta Indendensi KPK dipertanyakan keabsahannya. (sam/jpnn)