Empat Rapor Merah untuk SBY-Boediono

Setali tiga uang, kinerja menteri secara umum juga menjadi sasaran mayoritas publik untuk disalahkan. Kepuasaan atas para pembantu presiden itu hanya 49,8 persen di daerah pedesaan dan lebih rendah lagi (36,6 persen) di daerah perkotaan. "Karena itu, mungkin SBY tidak perlu ragu memilih menteri yang lebih kompeten dengan modal leadership yang dimiliki," terang Budi. Survei LSI yang dilaksanakan pada awal Oktober 2010 tersebut melibatkan 1.000 responden. Mereka dipilih dengan metode multistage random sampling dan diwawancarai secara tatap muka langsung. Margin of error riset plus minus 3,2 persen.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi menghargai hasil survei tersebut. "Titik yang belum optimal memang ada di menteri-menterinya," ujar Achsanul.  Karena itu, dia meminta agar Presiden SBY segera mengevaluasi semua kementerian dan lembaga dalam setahun pemerintahannya. Hal itu diperlukan untuk menjamin efektivitas pemerintah empat tahun ke depan. "Tidak bisa seperti ini terus. Presiden harus segera mengevaluasi semua kementerian dan lembaga," katanya.

Achsanul mengakui, hampir semua kementrian (dan menteri) belum bekerja secara maksimal dan sesuai harapan masyarakat. Salah satu di antaranya, sorot dia, kinerja Kementerian Pekerjaan Umum yang dipimpin Djoko Kirmanto lemah dalam soal pembangunan infrastruktur selama ini. "Nyatanya, belum sampai 70 persen dari target setahun ini yang diberhasil dicapai kementerian itu," tuturnya.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Patrialis Akbar juga dinilai perlu dievaluasi. "Perlu juga ada evaluasi menyeluruh di bidang hokum. Itu saya sangat setuju. Jangan sampai negeri ini masih marak mafia hukumnya," tukasnya.