Empat Tahun, Kasus Makin Kelam

Menurut dia, sejak awal semburan lumpur, ada upaya sistematis untuk mengarahkan bahwa penyebab semburan lumpur merupakan bencana alam dan tidak terkait dengan aktivitas eksplorasi migas. "Upaya melupakan terlihat dari istilah yang selalu digunakan pemerintah. Sejak awal, pemerintah selalu menyebut kasus itu dengan istilah lumpur Sidoarjo, bukan lumpur Lapindo," tegas Hendrik.

Bahkan, lanjut dia, upaya tersebut juga dilakukan sebagian anggota DPR. Dengan fakta itu, ungkap dia, lembaga legislatif yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat tampak tak berdaya dalam kasus ini. "Tidak ada upaya politik yang serius. Fungsi kontrol politik legislatif kepada eksekutif menjadi tumpul dalam kasus lumpur," ujarnya.

Di tempat yang sama, Puspa Dewi, aktivis Solidaritas Perempuan, menambahkan, pihak yang paling banyak menjadi korban lumpur adalah perempuan dan anak-anak. "Meski semburan lumpur dialami laki-laki dan perempuan "karena adanya perbedaan peran gender di masyarakat?, dampak yang dialami perempuan menjadi berbeda," jelasnya.

Dia menambahkan, berdasar data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada korban lumpur yang terpaksa menjadi PSK di Lokalisasi Dolly (Surabaya) dan Tretes (Pasuruan). Usia mereka, kata dia, berkisar 16?35 tahun. "Mereka beralasan, semua itu karena tuntutan ekonomi keluarga," beber Dewi.