Enam Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2013
Minggu, 04 November 2012 – 18:36 WIB

Enam Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2013
JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, hingga 3 November 2012 kemarin, sudah ada enam provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013. Keenam provinsi itu adalah Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Muhaimin mengatakan, penetapkan UMP memang diperlukan kehati-hatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu. Namun dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, lanjut Muhaimin, penetapan UMP segera harus diterapkan agar dapat berlaku efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah.
Dirincikan, untuk UMP tahun 2013 Provinsi Papua menetapkan besaran Rp 1.710.000, Bengkulu sebesar Rp. 1.200.000, Bangka Belitung Rp. 1.265.000, Sumatera Utara Rp. 1.305.000, Kalimantan Selatan Rp. 1.337.500, dan Kalimantan Barat Rp. 1.060.000,
Baca Juga:
“Kita minta para kepala daerah agar lebih serius dan memberikan perhatian khusus dalam proses penetapan UMP. Kita terus mendorong agar proses pembahasan dan penetapan UMP di propinsi lainnya dapat dipercepat sehingga tidak menimbulkan gejolak dari pekerja dan pengusaha,” ungkap Muhaimin di Jakarta, Minggu (4/11).
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, hingga 3 November 2012 kemarin, sudah ada enam provinsi
BERITA TERKAIT
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja
- Memang, Sulit Percaya Begitu Saja pada Danantara
- Hindari BBM Oplosan, Don Papank Ajak Masyarakat Beralih ke Motor Listrik
- Kasus Korupsi Perusda Tambang, Kejati Kaltim Sita Rp 2,51 Miliar dari Dirut PT RPB