Endus Kecurangan di Pilpres 2024, PDIP Rekomendasikan TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus
"Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan tim khusus ini tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia," jelas Hasto.
Hasto menganggap terjadi anomali demokrasi apabila melihat hasil hitung Pilpres 2024 meski produknya memang tak bisa dijadikan patokan mengingat penghitungan resmi akan dilakukan KPU RI.
Namun, lanjut Hasto, dari hasil hitung cepat bisa dibandingkan antara pemilihan dalam negeri dengan luar negeri yang melahirkan sebuah anomali.
"Apa yang menjadi harapan rakyat baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda," kata Hasto.
"Exit pool di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih," jelas Hasto.
"Tetapi berbeda dengan dalam negeri yang memang dari aspek hulu ke hilir terjadi berbagai persoalan yang sangat serius, sehingga anomali demokrasi ini yang kemudian kami lihat, kami melihat nampak adanya fenomena overshooting. Jadi, kalau berburu itu nembaknya berlebihan," tegas Hasto.
Oleh karena itu, Hasto menegaskan pihaknya melihat adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 ini. PDIP juga sudah memiliki bukti materiel dan fakta hukum.
"Seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus yang akan segera dibentuk oleh Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud," tegas Hasto. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Mengenai adanya operasi kecurangan di Pilpres 2024, lanjut Hasto, memang sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka
- Sebegini Nilai Terbaru Investasi di IKN, Bikin Kaget
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto