Endus Korupsi di Pemda Maluku

JAKARTA - Upaya KPK dalam membongkar dugaan korupsi di daerah, mulai diragukan. Salah satunya adalah indikasi korupsi di sejumlah proyek Pemda Maluku yang menyeret Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu. Kasus itu seperti jalan di tempat, padahal KPK telah melakukan investigasi ke lapangan.

Pengurus DPP Partai Gokar, Aartje Loppies, mengatakan, korupsi di daerah harus menjadi prioritas KPK. Karena jumlah kerugian yang terjadi cukup besar. ‘’Korupsi itu kan morald hazard. Saya kira, KPK juga harus concern dalam membongkar dugaan korupsi di daerah. Salah satunya adalah proyek-proyek di Maluku. Kami harapkan KPK bisa bekerja cepat,’’ Aartje, kemarin.

Berdasarkan informasi, kata dia, lima penyidik KPK yang dipimpin Direktur Penyelidikan KPK, Iswan Elmi telah mendatangi kantor Gubernur Maluku. Berdasarkan surat perintah No SPT.2143A/10-13/10/2010 yang ditandatangani Plt Deputi Bidang Pencegahan KPK, Muhammad Sigit, kedatangan para penyidik KPK itu terkait banyaknya temuan berindikasikan korupsi dalam sejumlah proyek di lingkungan Pemda Maluku.

Dia mendengar dugaan korupsi di Maluku itu  sangatlah luar biasa, seperti pembangunan mess Maluku yang letaknya di Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. “Harganya pakai standar Maluku, sementara fisik bangunannya ada di Jakarta. Terdapat selisih yang cukup fantastis yakni 35 persen. Istilahnya dugaan mark up yang jumlahnya mencapai Rp 13,5 miliar. Saya kira, KPK harus bongkar kasus ini,’’ tegasnya.