Endus Korupsi di Pemda Maluku

Selain itu, lanjut Aartje, dugaan Gubernur Maluku menerima gratifikasi  dalam pembangunan rumah pribadinya, sulit dibantah. Adanya surat kuasa gubernur kepada Hendrik Canon, rekanan yang menguasai proyek di lingkungan Pemda Maluku,  harus dibongkar. Belum lagi indikasi korupsi dalam pembangunan Gedung DPRD Maluku, dana pengungsi, dana keserasian serta dana Inpres No 6 Tahun 2003, jumlahnya mencapai triliunan rupiah.

‘’Saya pikir, pintu masuknya mudah saja. Bahwa KPK perlu periksa Hendrik Canon. Yang konon dialah penguasa proyek di Pemda Maluku. Salah satu proyek Hendri adalah pembangunan mess Maluku di Jakata itu,’’ tukasnya.  Sementara, Ketua DPD KNPI Maluku Yusry AK Mahedar mengaku geregetan dengan maraknya dugaan korupsi proyek di tanah Ambon Manise itu. Dia pun mendesak KPK serius dalam membongkar pelaku korupsi di Maluku.

‘’Kita sangat prihatin karena Maluku masuk lima besar daerah terkorup. Kami mendesak KPK bantu meningkatkan citra Maluku. Basmi korupsi di Maluku sampai ke akar-akarnya,’’ tutur Yusry. Untuk membongkar dugaan korupsi di Maluku, lanjutnya, KNPI akan terus mengawalnya. Dalam hal ini, KNPI Maluku terus menjalin komunikasi dengan KNPI Pusat. ‘’Apalagi ketum kita, Bang Azis ada di Komisi III dan pakar di bidang hukum. Beliau juga comitted dalam pemberantasan korupsi. Ke depan, KNPI akan terus kawal upaya pemberantasan korupsi d Maluku dan daerah lainnya,’’ ucapnya. (dil)