Engelina Pattiasina Berharap Presiden Prabowo Tertibkan Orang Terdekat dalam Berbisnis

Pengalaman negara ini membuktikan, apapun yang dilakukan akan terungkap pada ketika kekuasaan sudah berganti tangan. Penempatan sejumlah figur di berbagai posisi, sebenarnya sudah menjadi pembicaraan “bisik-bisik” terbatas.

“Saya sudah hidup di bawah pemerintahan delapan presiden. Bahkan dua kali menjadi tetangga presiden, Presiden Soeharto dan Presiden Megawati. Bahkan sangat aktif membawa Megawati menjadi Presiden RI ke-5 dari tahun 1992. Sehingga sangat mengenal dinamika penempatan orang-orang dekat pada awal seseorang menjabat Presiden,” tutur Engelina yang merupakan puteri Brigjen TNI (Purn) JM. Pattiasina ini.

Menurut Engelina, latar belakang orang ditempatkan dalam sejumlah jabatan juga sudah menjadi bahan pembicaraan, tetapi sekarang orang masih diam, tetapi nanti ada masanya ketika orang tidak takut bersuara.

“Untuk itu, saya berharap, Presiden Prabowo menertibkan orang-orang terdekat terlebih dahulu, karena memang benar ikan busuk dari kepala. Biasanya orang terdekat itu adalah bagian operator dari kepala atau memanfaatkan kepala,” kata Engelina.

Engelina mengatakan, Presiden Prabowo harus berani untuk tegas terhadap siapapun tanpa memandang latar belakang. Sebab, dengan fenomena rekruitmen politik yang menelan ongkos politik sangat besar, maka pemanfaatan APBN, APBD dan sumber daya alam harus lebih mendapat perhatian ekstra.

“Kalau saya lihat, Pilkada yang dilakukan sekarang bukan lagi pada pertarungan gagasan, tetapi lebih kepada pertarungan logistik. Semua ini tidak gratis, karena modal yang digunakan belum tentu kekayaan pribadi, tetapi merupakan sokongan pemodal, yang tentu akan meminta bagian keuntungan dari bisnis politik,” tegasnya.

Dengan biaya politik yang tinggi dan politik uang dalam setiap pemilihan langsung, juga tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah dan legislatif ataupun organ negara yang lain, karena langsung atau tidak merupakan bagian dari “pemain” uang dalam Pemilu dan Pilkada.

“Tidak mungkin pemain diharapkan mengubah aturan main. Kekuasaan yang dihasilkan dari karena uang, tidak bisa diharapkan untuk mengubah situasi, karena justru menikmati politik transaksi, mulai dari menjadi caleg, rekomendasi kepala daerah dan seterusnya. Praktik politik sudah rusak dari proses regulasi sampai rekruitmen politik,” tegas Engelina Pattiasina. (rls/sam/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: