Engelina: Pemuda Maluku Harus Kawal Kebijakan Presiden Jokowi soal Blok Masela

Engelina: Pemuda Maluku Harus Kawal Kebijakan Presiden Jokowi soal Blok Masela
Engelina Pattiasina (kedua dari kiri) bersama Ketua Umum FPMM Umar Kei Ohoitenan, Sekjen DPP FPMM M.Syahril Wasahua, dan Muhammad Karim. Foto: dok FPMM for JPNN.com

Sementara itu, Muhammad Karim mengatakan, di wilayah laut Maluku ada tiga wilayah tangkap.

Hanya saja, dari statistik ada penurunan produksi dan ekspor ikan dari Maluku dan Maluku Utara, bukan karena ikannya tidak ditangkap, tetapi hasil tangkapan di Maluku diolah di Jawa Timur.

“Kalau benar mau hilirisasi, mengapa ikannya tidak diolah di Maluku? Karena memang sumber ikannya ada di sana,” tegas Karim.

Dia menegaskan, investasi asing yang masuk ke Maluku dan Maluku Utara didominasi asing, kemudian hasil perikanan dari sana diolah di Jawa Timur, sehingga kalau begini, Maluku dan Maluku Utara dapat apa dari semua itu.

Untuk itu, pengolahan perikanan harus dipindahkan ke Maluku, karena sumber perikanan terbesar ada di sana dan dapat dibuktikan.

Menurut Karim, data yang ada menunjukkan kapal asing hilir mudik di Maluku untuk menangkap ikan.

Apalagi, berbagai kebijakan baru yang ada tidak memberikan keuntungan bagi Maluku. Kalau di darat terjadi perampasan lahan, maka di laut juga ada perampasan wilayah laut.

“Pembagian anggaran berdasarkan luas daratan, sedangkan laut tidak dihitung. Uang besar dari laut tetapi tidak dihitung. Ini memang tidak ada keadilan,” tegasnya.

Direktur Archipelago Solidarity Foundatian Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina konsisten memperjuangkan agar pengembangan Blok Masela dilakukan di darat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News