Era KEK, Insentif Harus Ditambah

jpnn.com - BATAM - Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Oka Simatupang menjelaskan ada harapan besar jika melihat saat ini pemerintah pusat sudah lebih peduli terhadap Batam.
Ia banyak menyinggung soal Batam yang akan segera menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Kami hanya ingin ketika dijadikan KEK, maka kemudahan yang ada pada era Free Trade Zone (FTZ) jangan dihilangkan, bahkan harus ditambah," ujarnya seperti diberitakan batampos (Jawa Pos Group), hari ini (16/8).
Menurutnya, fasilitas FTZ sudah bagus hanya tinggal memperbaiki pelayanan dan perbaikan infrastruktur. "Perombakan di bagian lahan, pelabuhan, bandara di BP Batam sudah menunjukkan itikad baik tersebut," jelasnya.
Ia juga mendukung agar penerapan sistem online untuk alokasi lahan segera direalisasikan agar memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di Batam.
"Saya ingin investasi cukup di Batam karena ketersediaan tenaga kerja sangat melimpah," ujarnya.
Oka mencontohkan saat ini terdapat lebih dari 3000 orang yang mencari kerja di Multi Purpose Hall (MPH) di Batamindo. "Namun yang diterima hanyalah sekitar 25 hingga 150 orang," ungkapnya.
Jika skema kebijakan Inland FTA segera direalisasikan dan dipadu lagi dengan penambahan insentif di era KEK, maka pemandangan ribuan orang pencari kerja di MPH akan segera hilang karena industri akan berkembang seperti jamur di musim hujan. "Ya dilakukan secara simultan saja," ungkapnya.
BATAM - Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Oka Simatupang menjelaskan ada harapan
- Bata Luncurkan Koleksi Sepatu Lebaran 2025: Penuh Gaya untuk Hari Raya
- Aksi Premanisme oleh Ormas Bikin Para Investor Resah
- FINI Menolak Wacana Kenaikan Royalti Nikel, Soroti Dampak Ekonomi
- Hilirisasi dan Investasi Strategi Ampuh Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja
- Pertamina Dukung Pengembangan Geothermal Sejalan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran
- Transaksi E-Commerce Tembus Rp 512 Triliun, Pengguna Naik 12 Persen