Era Sangat Transparan, BUMN Sulit Lakukan Kecurangan Tender

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Digipol Strategic Indonesia Nurfahmi BP menilai perusahaan sulit kongkalikong dengan BUMN untuk memenangi tender.
Menurut Nurfahmi, kondisi transparansi publik era saat ini, terutama di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sangat terbuka.
"Masa kini segala sesuatunya amat transparan. Ada kebebasan transparansi sejak reformasi," ujar Nurfahmi, Jumat (24/8).
Karena itu, dia meminta masyarakat melapor ke Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila menemukan indikasi kecurangan dalam proses lelang oleh BUMN.
"Dengan begitu, kan, jadi bukti bahwa siapa pun bisa mengawasi sekarang. Itulah kebebasan transparansi. Jadi, jangan cuma cuap-cuap tanpa aksi," ucap Nurfahmi.
Nurfahmi mengungkapkan, penunjukan terhadap pemennag tender bukan berdasarkan suka atau tidak suka.
“Ada mekanismenya di LPSE. Perusahaan yang mau ikut tender juga diverifikasi," ujar Nurfahmi.
Nurfahmi menjelaskan, sikap Presiden Joko Widodo yang selalu transparan dan gerak cepat dalam pelayanan publik sejak masih sebagai wali kota Solo juga masih diterapkan hingga kini ke seluruh jajaran di kementerian dan BUMN.
Pengamat kebijakan publik dari Digipol Strategic Indonesia Nurfahmi BP menilai perusahaan sulit kongkalikong dengan BUMN untuk memenangi tender.
- Cerita Ibu Srikandi TASPEN untuk Anak Indonesia Rayakan HUT ke-62
- 1.440 UMKM di Sultra Terima KUR Rp182,4 M dari Bank Mandiri
- Di Webinar NARBO, Perum Jasa Tirta II Tegaskan Peran Strategis di Tingkat Asia
- TASPEN Rayakan 62 Tahun Penuh Kepedulian, Beri Bantuan Kursi Roda ke Peserta Pensiun
- Perjalanan Gemilang 62 Tahun TASPEN: Ini Sederet Inovasi dan Transformasi Layanan
- Kehadiran Rumah Layak Huni di Karawang Jadi Bukti Kepedulian Peruri