Era Sangat Transparan, BUMN Sulit Lakukan Kecurangan Tender
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Digipol Strategic Indonesia Nurfahmi BP menilai perusahaan sulit kongkalikong dengan BUMN untuk memenangi tender.
Menurut Nurfahmi, kondisi transparansi publik era saat ini, terutama di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sangat terbuka.
"Masa kini segala sesuatunya amat transparan. Ada kebebasan transparansi sejak reformasi," ujar Nurfahmi, Jumat (24/8).
Karena itu, dia meminta masyarakat melapor ke Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila menemukan indikasi kecurangan dalam proses lelang oleh BUMN.
"Dengan begitu, kan, jadi bukti bahwa siapa pun bisa mengawasi sekarang. Itulah kebebasan transparansi. Jadi, jangan cuma cuap-cuap tanpa aksi," ucap Nurfahmi.
Nurfahmi mengungkapkan, penunjukan terhadap pemennag tender bukan berdasarkan suka atau tidak suka.
“Ada mekanismenya di LPSE. Perusahaan yang mau ikut tender juga diverifikasi," ujar Nurfahmi.
Nurfahmi menjelaskan, sikap Presiden Joko Widodo yang selalu transparan dan gerak cepat dalam pelayanan publik sejak masih sebagai wali kota Solo juga masih diterapkan hingga kini ke seluruh jajaran di kementerian dan BUMN.
Pengamat kebijakan publik dari Digipol Strategic Indonesia Nurfahmi BP menilai perusahaan sulit kongkalikong dengan BUMN untuk memenangi tender.
- Kinerja BUMN Melesat di Tahun Ini, Dividen Tercapai 100% Senilai Rp 85,5 Triliun
- Kementerian BUMN Setorkan Dividen ke Negara Rp 85,5 Triliun, Optimistis Meningkat 2025
- Saham TLKM Anjlok, Telkom Butuh Penyegaran & Strategi Baru
- Pertamina Eco RunFest 2024: Carbon Neutral Event untuk Kampanye Sustainable Living
- Diikuti 12.300 Pelari, Pertamina Eco RunFest 2024 Sukses Digelar
- Puluhan Perusahaan Raih BUMN Branding & Marketing Awards 2024