Era Transparan, Mustahil Kumpulkan Dana Politik dari BUMN

jpnn.com, JAKARTA - Era transparasi dan akuntabilitas membuat modus mengumpulkan dana politik dengan cara memeras badan usaha milik negara (BUMN) sulit dilakukan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Mindo Sianipar pun meragukan tudingan adanya pihak yang memeras BUMN untuk mengumpulkan dana politik.

"Kalau saya sendiri belum pernah mengetahui dan mendengar ada oknum untuk kepentingan politiknya terus memeras BUMN," ucap Mindo, Jumat (22/6).

Mindo menuturkan, era yang sangat transparan dan akuntabilitas modern membuat pemerasan BUMN untuk ongkos politik susah dilakukan.

"Mungkin kalau dulu, zaman Orde Baru yang semua serbatertutup, tidak transparan dan akuntabel, bisa jadi terjadi. Namun, kalau sekarang susah begitu. Publik dapat memantau. Semua mengawasi," ujar Mindo.

Apalagi, sambung Mindo, saat ini Kementerian BUMN dipimpin figur profesional yang bukan dari partai politik.

"Jadi, saya rasa tuduhan semacam adanya cara mengumpulkan ongkos politik dari BUMN atau menggelembungkan dana proyek itu visi misinya (ucapannya) tidak ada. Kan, menteri BUMN bukan politikus," kata Mindo.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melalui siaran langsung di akun Facebook pribadinya, Kamis (21/6), menyampaikan bahwa saat ini banyak cara dilakukan untuk mengumpulkan biaya politik yang membuat mundur ekonomi nasional.