Erdogan Semakin Brutal, Uni Eropa Resah
jpnn.com - BRUSSEL - Uni Eropa mulai resah melihat perkembangan di Turki pascakudeta gagal dua pekan lalu. Pasalnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan diduga berusaha memanfaatkan momentum kudeta itu untuk mempererat cengkramannya pada kekuasaan.
Keresahan Uni Eropa muncul setelah melihat bagaimana agresifnya pemerintahan Erdogan memberangus pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kudeta. Sejauh ini Erdogan telah memerintahkan suspensi atau penangkapan sekitar 60 ribu tentara, polisi, hakim dan pegawai negeri. Selain itu, ribuan sekolah dan yayasan amal yang diduga berafiliasi dengan para otak kudeta juga dipaksa tutup.
Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan, komitmen Turki untuk bergabung dengan persatuan negara-negara Eropa tersebut kini dipertanyakan.
"Saya percaya bahwa Turki, dalam kondisi saat ini, tidak dalam posisi untuk menjadi anggota (Uni Eropa) dalam waktu dekat dan bahkan periode yang lebih lama," kata Juncker di televisi Prancis France 2 seperti dilansir Reuters, Selasa (26/7).
Rencana Erdogan memperkenalkan kembali hukuman mati di Turki semakin membuat resah Uni Eropa. Menurut Juncker, jika wacana itu terealisasi, Turki sebaiknya mengucapkan selamat tinggal pada keanggotaan.
Terpisah, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu tak menanggapi positif protes Uni Eropa. Ditegaskannya, Uni Eropa tidak dapat mengancam Turki untuk membatalkan pemberlakuan hukuman mati. (rmol/dil/jpnn)
BRUSSEL - Uni Eropa mulai resah melihat perkembangan di Turki pascakudeta gagal dua pekan lalu. Pasalnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan diduga berusaha
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kecelakaan Pesawat Azerbaijan Airlines di Kazakhstan, 38 Orang Tewas
- Penyelidikan Soal Jatuhnya Pesawat Azerbaijan Airlines di Kazakhstan Dimulai
- Eddy Soeparno Bicara Peran Strategis Prabowo untuk Dunia Islam Saat Bertemu Sekjen OKI
- Tentara Israel Tempatkan Kotak Bahan Peledak di Dekat Rumah Sakit Gaza
- Trump Berambisi Rampas Terusan Panama, Begini Reaksi China
- Donald Trump Berkuasa Lagi, Jenis Kelamin Bakal Jadi Urusan Negara