Erick Thohir Diminta Tetap Fokus Membersihkan BUMN, Meski Sibuk Mengurus PSSI

Karena itu, menurut Rizal, Erick dalam hal ini harus benar-benar mengawasi secara ketat pengajuan nama calon direksi, mulai dari induk holding sampai ke anak cucu perusahaan.

"Harus benar-benar diawasi dan diteliti. Jangan penentuan direksi itu nantinya justru malah menjadi perpanjangan jangkauan korupsi di BUMN," katanya.

Rizal lebih lanjut mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu ikut mengawasi para petinggi BUMN.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut banyak BUMN dan BUMD yang tidak sehat.

Karena itu fokus program aksi pencegahan korupsi 2023-2024 salah satunya penguatan BUMN dan BUMD.

Dia mengatakan hal tersebut saat berbicara pada acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi di kantor KemenPAN-RB, Jakarta Selatan, Jumat (10/3).

"Kami itu khawatir, apalagi dengan putusan MA kalau tidak salah, kalau kerugian itu dilakukan oleh anak perusahaan BUMN, itu bukan bagian dari keuangan negara, sehingga pernah ada putusan itu bukan korupsi."

"Ini jangan-jangan menjadi modus," kata Alexander.