Erick Thohir: Pemerintah Tidak Memaksa Masyarakat untuk Vaksinasi Covid-19

Erick Thohir: Pemerintah Tidak Memaksa Masyarakat untuk Vaksinasi Covid-19
Menteri BUMN Erick Thohir saat akan mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (30/11). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah tidak melakukan pemaksaan kepada masyarakat untuk vaksinasi Covid-19.

Namun, kata Erick, pemerintah menargetkan sebanyak 67 persen rakyat Indonesia bisa tervaksinasi.

"Karena harus menjadi herd immunity, saling menjaga," tegas Erick dalam webinar Kerja Bareng untuk Negeri" yang digelar Shopee, Sabtu (12/12).

Saat ini, sudah ada 1,2 juta dosis vaksin corona dari Sinovac, Tiongkok, di Indonesia. Namun pelaksanaan vaksinasi masih harus menunggu emergency use authorization (EUA) vaksin itu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut Erick, pada Januari 2021 juga akan datang lagi 1,8 juta dosis vaksin Sinovac. Bahkan, rencananya di bulan yang sama menyusul kedatangan 15 juta dosis bahan baku yang nantinya akan diproduksi oleh PT Bio Farma.

Erick menambahkan, pada Januari nanti akan ada vaksin bantuan pemerintah, dan vaksin mandiri. Menurutnya, komposisi dan jumlahnya akan ditentukan Kementerian Kesehatan.

"BUMN ditargetkan 75 juta mandiri. Bantuan pemerintah akan sama atau lebih besar, tetapi tentu itu biar dibicarakan di pihak pemerintah," katanya.

Mantan ketua TKN Jokowi - Ma'ruf ini menambahkan, dari kapasitas yang kerja sama BUMN dan swasta, akan dilakukan sebanyak 13 juta lebih vaksinasi per bulan.

Kemasan vaksin corona akan ditempel QR Code untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News