Erick Thohir Uraikan Keberhasilan Jokowi yang Nyata Dirasakan Masyarakat

"Pencapaian rasio pajak Indonesia ini relatif sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (13,5%), Malaysia (14%) dan Filipina (14,6%)," ucap dia.

Pemerintahan Jokowi, imbuh Erick juga telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk membuat ketahanan energi Indonesia semakin terjamin dengan memastikan adanya bauran energi (energy mix) yang semakin bervariasi dan juga memerhatikan kelestarian lingkungan, antara lain melalui sumber-sumber energi terbarukan (renewable energy). Selain itu, akses masyarakat luas terhadap listrik saat ini sudah menuju rasio elektrifikasi 99% pada akhir tahun 2019.

"Pemerintahan Jokowi berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan meningkatkan upaya pencegahan yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak," kata Erick.

Pencegahan juga dilakukan dengan menekankan pentingnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam upaya pencegahan korupsi melalui penguatan peran e-government, e-katalog, Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), e-tilang dan Online Single Submission (OSS).

"Hasil survei Nasional Anti Korupsi 2018 menunjukan tingkat korupsi berkurang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat," ucapnya.

Erick menilai pemerintahan Jokowi sangat serius menangani lingkungan hidup terutama dalam menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, illegal logging, perambahan kawasan hutan, perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa langka, perusakan lingkungan, pencemaran lingkungan. Pada periode 2015 sampai dengan Oktober 2018, pemerintah telah memberikan sanksi administasi (pencabutan, pembekuan izin, surat teguran dan peringatan) yang diberikan mencapai 523 sanksi.

Total ganti rugi melalui pengadilan senilai Rp18,3 triliun; di luar pengadilan Rp57,3 miliar. Dengan demikian, total luas kawasan hutan yang berhasil diamankan dari seluruh penindakan hukum tersebut seluas 8,29 juta hektar. Dengan pencegahan yang kuat, luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun 92,5 persen, sedangkan jumlah titik panas menurun 88,5 persen.

Erick menambahkan pemerintahan Jokowi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan membuka kanal pelaporan penggunaan TKA ilegal. "Tugas dari satgas ini antara lain pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma terkait penggunaan TKA," pungkas Erick. (adk/jpnn)