ESDM Pilih Larang Mobil Pribadi

Opsi ke tiga ini bisa menghasilkan penghematan Rp 8,6 triliun. Namun, kekurangannya, pemerintah harus memasang alat semacam smart card untuk seluruh kendaraan umum dan sepeda motor untuk mendeteksi konsumsi setiap hari. Dengan demikian, butuh pengembangan infrastruktur yang sangat besar.

Dalam pembahasan dengan DPR, pemerintah sudah menutup opsi kenaikan harga BBM subsidi, sehingga opsi pertama dan ke tiga sepertinya sulit terlaksana. Sebelumnya, Menteri ESDM Darwin Z. Saleh mengatakan, sebelum melakukan pengaturan konsumsi BBM subsidi, pemerintah akan meningkatkan pengawasan untuk menekan penyelewengan BBM subsidi. "Jadi, sampai saat ini, opsi kenaikan harga belum direncanakan. Sekarang kita perkuat pengawasan dulu," katanya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga terus mendesak Kementerian ESDM untuk segera menetapkan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Jika tidak, maka konsumsi BBM akan terus melonjak, sehingga beban subsidi pun ikut naik. "Karena itu, kita harapkan tahun ini terealisasi (pembatasan konsumsi BBM subsidi)," ujarnya.

Namun, rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM ini mendapat banyak kritikan. Anggota Komisi XI DPR Dito Ganinduto menilai, program pembatasan konsumsi BBM tidak akan bisa berjalan efektif. "Potensi terjadinya penyelewengan akan besar. Lagipula, saat ini saja pemerintah kesulitan mengawasi distribusi BBM bersubsidi, sehingga banyak penyelewengan," katanya.