Eselon II Memble, Tetap Tanggung Jawab Foke

Sejumlah pejabat yang kabarnya akan tergusur dari jabatannya yakni pada lini kepala dinas, kepala biro dan walikota. Hal ini sebagai dampak dari penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ombudsman perihal belum maksimalnya pelayanan publik di lingkungan Pemprov DKI. Bahkan kondisi demikian menuai desakan dari sejumlah kalangan masyarakat agar gubernur dan wakil gubernur mempercepat eliminasi atau pencopotan pejabat yang tidak memiliki kinerja bagus.

Sementara kalangan DPRD DKI juga sempat melontarkan ketidakpuasan atas kinerja seluruh walikota di lima wilayah kota. Alasannya, masih banyak keluhan dari masyarakat perihal pelayanan di tubuh birokrasi.

Buruknya kinerja para eselon dua itu dinilai karena akibat banyaknya tarik menarik kepentingan dengan DPRD DKI Jakarta. Khususnya dalam setiap pembahasan dan penetapan anggaran Banyaknya anggaran titipan berupan pokok-pokok pikiran DPRD dianggap sebagai salah satu penyebab rusaknya tatanan program di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menanggapi hal itu, Wardah menegaskan, keberadaan dewan yang cenderung mengintervensi pejabat bukan hal baru. Namun diperlukan sikap tegas dan transparan dari para pimpinan SKPD untuk mengungkap permainan anggaran. “DPR-nya tukang palak, dari dulu sudah begitu,” sergah dia.