Eselon II Memble, Tetap Tanggung Jawab Foke

Seharusnya, tambah dia, para pejabat bisa menolak dengan tegas keinginan oknum dewan yang menitipkan anggaran untuk kepentingan pribadi. Kenyataannya, tidak ada satupun pejabat yang berani mengungkap persoalan itu. Pastinya ada penyebab atas sikap eksekutif kepada dewan.

Bisa saja dilatarbelakangi ketakutan akan terbongkarnya kasus penyimpangan anggaran yang pernah dilakukan pejabat. “Harusnya dibuat transparan ke publik. Bisa jadi karena takut atau ikut dapat bagian juga. Jadi kalau mau bersih, sistemnya harus transparan,” tukas Wardah.

Seperti diketahui, Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga sebagai pihak yang pertama kali mengungkapkan akan terjadi eliminasi atas 13 eselon dua di Pemprov DKI. Hal ini terjadi lantaran merosotnya kinerja dalam melayani masyarakat. Bukan itu saja, eliminasi juga terjadi lantaran banyaknya para pembantu Gubernur Fauzi Bowo yang akan terjerat dalam persoalan hukum. Terutama terkait dengan pelaksanaan anggaran. (rul)