Etnis Rohingya Dibantai dan Terusir, Mana Suara Aung San Suu Kyi?

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengusulkan agar Myanmar didepak dari keanggotaan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau Asean. Menurutnya, pembantaian dan pengusiran terhadap etnis Rohingnya di Myanmar menunjukkan negeri yang dikuasai junta militer itu belum layak jadi anggota Asean.
"Sebagai masyarakat Asean, saya melihat Myanmar belum layak jadi anggota Asean. Kita sudah bantu mereka, tapi concern mereka tidak pernah tinggi untuk mengurus para ektrimis dan fundamentalis agama di Myanmar. Mereka tidak pernah hadir dalam pembahasan masalah ini jika diundang," kata Fahri di gedung DPR, Jumat (22/5).
Foto: asianews.it
Fahri lantas mengkritik pejuang HAM dan peraih Nobel asal Myanmar, Aung San Suu Kyi yang tidak pernah bersuara dengan nasib etnis Rohingya di negaranya. Kritikan Fahri juga ditujukan kepada para aktivis HAM dan demokrasi di Indonesia yang tidak bersuara pada nasib etnis Rohingya.
Nelayan Aceh saat berupaya menyelamatkan pengungsi Rohingya dari Myanmar, Rabu (20/5). Foto: Binsar Bakkara/AP Nelayan Aceh menggunakan perahunya untuk menyelamatkan pengungsi Rohingya, Myanmar, Rabu (20/5). Foto: Binsar Bakkara/AP Photo - See more at: https://www.jpnn.com/read/2015/05/21/305258/Lagi,-Aksi-Heroik-Nelayan-Aceh-Selamatkan-Imigran-Rohingya#sthash.EwwzAi5j.dpuf
“Di Myanmar ada peraih Nobel perdamaian, Au San Su Kyi. Dia sendiri tidak ada bunyinya. Dia ngerti gak HAM dan demokrasi sehingga dia dapat nobel. Ini kan nobel politik jadinya," pungkas Fahri.(fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengusulkan agar Myanmar didepak dari keanggotaan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau Asean.
- Seusai Digeledah KPK, Kantor Pusat Bank BJB di Bandung Dijaga Ketat Petugas Keamanan
- Gubernur Jateng Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat, Mulai Siapkan Lahan
- Edi Hasibuan Sebut Perilaku Mantan Kapolres Ngada Memalukan Institusi Polri
- 4 Sekolah Rakyat Dibangun di Jateng, Dana & Guru Disiapkan Pemerintah Pusat
- Semoga Inpres Pengangkatan CPNS & PPPK 2024 Isinya Bukan Penundaan
- Maqdir Sebut Dakwaan KPK terhadap Hasto Copy Paste dan Bertentangan dengan Fakta Hukum